Latar Belakang
Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang berada di Pulau Madura, dengan luas wilayah 1,261.820 km2 (Dispertanak Kabupaten Bangkalan, 2005) dan berpenduduk sebesar 826.258 jiwa dengan perkembangan antara 0.4 % sampai dengan 0.5 % pertahun. Kabupaten Bangkalan terdiri dari 18 wilayah kecamatan dengan 10 wilayah sebagai kecamatan pesisir (Modung, Kwanyar, Labang, Kamal, Socah, Bangkalan, Arosbaya, Klampis, Sepuluh dan Tanjung Bumi) dan 8 wilayah teresterial (Burneh, Kokop, Konang, Galis, Tanah Merah, Tragah, Geger dan Blega). Kondisi geografis wilayah menunjukkan bahwasanya wilayah Kabupaten Bangkalan, memiliki perbedaan dari sisi fisik, topografi dan geo sosial ekonomi. Kondisi tersebut juga mempengaruhi terhadap sebaran sumberdaya wilayah yang ada. Selain itu Kabupaten Bangkalan, dilihat dari letaknya, memiliki posisi sangat strategis karena sebagai pintu masuk dan keluar barang dan jasa di Pulau Madura serta berbatasan langsung dengan pusat pertumbuhan ekonomi sekaligus sebagai Ibukota Provinsi Jawa Timur, yaitu Kotamadya Surabaya.
Kabupaten Bangkalan sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur, dan seperti halnya dengan kabupaten lainnya di Pulau Madura, di identifikasi sebagai wilayah yang rentan terhadap rawan pangan dengan menggunakan 10 indikator penduduk rawan pangan (hasil pemetaan rawan pangan, FIA, 2005). Wilayah di Propinsi Jawa Timur berdasarkan data tahun 2002 baru direlease pada awal tahun 2006 menunjukkan bahwa selama ini Jawa Timur dikenal sebagai Propinsi penyangga pangan di Indonesia, ternyata masih terdapat 8 wilayah kabupaten yang masuk katagori rawan pangan, yaitu Kabupaten Jember, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.
Sebagai suatu kabupaten yang terus berbenah dan membangun, kondisi ini merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Upaya tersebut tidak mudah, karena disamping berupaya untuk mencapai target pencapaian pembangunan ekonomi wilayah yang tinggi, Pemkab Bangkalan juga dihadapkan pada upaya untuk pengentasan kemiskinan, khususnya mengeleminir penduduk di wilayah rawan pangan.
Target pencapaian kinerja pembangunan ekonomi wilayah dapat diwujudkan dalam bentuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja yang lebih luas, dan distribusi pendapatan yang merata. Untuk itu, perlu adanya tingkat pencapaian upaya pengentasan penduduk rawan pangan melalui penetapan tolok ukur berdasarkan indikator-indikator penduduk rawan pangan.
Metode penyusunan indikator penduduk/wilayah rawan pangan tidak dapat sepenuhnya menggunakan indikator dari daerah lainnya maupun metode yang berlaku pada level nasional. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa masing-masing wilayah kabupaten/kota memiliki karakteristik spesifik yang tidak dimiliki oleh wilayah lainnya di Indonesia. Oleh karenanya perlu dilakukan studi tentang “Penyusunan Indikator dan Pemetaan Daerah Rawan Pangan Kabupaten Bangkalan”.
1.2 Tujuan
Secara umum tujuan dari studi ini adalah untuk menyusun indikator dan memetakan daerah rawan pangan di Kabupaten Bangkalan. Secara spesifik studi ini bertujuan untuk:
1. Mengidentifikasi indikator-indikator yang tepat sebagai dasar penentuan kawasan rawan pangan di Kecamatan Labang, Sepulu dan Kokop.
2. Menyusun dimensi-dimensi penduduk rawan pangan yang diterjemahkan dalam bentuk indikator-indikator rawan pangan di Kecamatan Labang, Sepulu dan Kokop.
3. Mengidentifikasi wilayah desa di Kecamatan Labang, Sepulu dan Kokop menurut kategori rawan pangan.
4. Membuat peta wilayah rawan pangan yang di Kecamatan Labang, Sepulu dan Kokop.
