PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Wilayah pesisir dan laut Indonesia merupakan suatu kawasan yang sangat strategis ditinjau dari segi teknis, keamanan, sosial, maupun ekonomi. Hal tersebut dapat dipahami karena selain wilayah pesisir Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 81.000 km atau terpanjang kedua di dunia serta memiliki keanekaragaman hayati tertinggi di dunia (Dahuri, 2003), juga sekitar 140 juta penduduk Indonesia mendiami wilayah pesisir. Dalam dua dekade ini, laju pemanfaatan sumberdaya pesisir bagi pembangunan semakin pesat. Hal ini terlihat dari aktivitas ekonomi yang memanfaatkan sumberdaya pesisir dan jasa lingkungannya telah menyumbang sekitar 24,5% dari Gross Domestic Product. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi tersebut telah menimbulkan fenomena degradasi lingkungan wilayah pesisir dan laut. Fakta menunjukkan bahwa bagian terbesar masyarakat pesisir masih menjadi marginal akibat pola pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut yang belum berkelanjutan serta kurang memperhatikan kaidah–kaidah konservasi. Di beberapa kawasan pesisir dan laut yang padat penduduk dan tinggi intensitas pembangunannya, terjadi laju kerusakan biogeofisik lingkungan habitat utama pesisir seperti kerusakan mangrove, terumbu karang, padang lamun, estuari, intensitas pencemaran dari darat, tangkap ikan lebih (overfising), dan abrasi pantai telah mencapai tingkat menghawatirkan.
Di samping, perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dan laut yang masih kurang terarah, belum adanya koordinasi antar sektor, pengaturan kebijakan yang belum memadai, masih lemahnya pelaksanaan dan tindakan hukum, komitmen politik pengambil keputusan dan pembuat kebijakan yang kurang memadai, serta masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara berkelanjutan adalah faktor-faktor penyebab semakin terdegradasinya sumberdaya wilayah pesisir dan laut.
Menyadari akan kerapuhan ekosistem pesisir, keterbatasan daya dukung sumberdaya, serta multiguna wilayahnya maka wilayah pesisir memerlukan upaya pengelolaan secara terpadu, bertanggung jawab, dan berkelanjutan demi kesejahteraan manusia baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Untuk itu, salah satu strategi pencapaian pengelolaan yang menerapkan kaidah–kaidah konservasi tersebut adalah dengan menyiapkan kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir melalui pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat secara partisipatif, sehingga masyarakat dapat memahami kondisi yang ada serta menentukan apa yang dibutuhkan dan perlu dilakukan sehingga pengelolaan sumberdaya alam tersebut dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri.
Salah satu wilayah pesisir yang perlu mendapat perhatian dan pengelolaan yang lebih baik dari berbagai stakeholder yang terkait adalah perairan Teluk Kao. Teluk Kao, sebagaimana daerah Maluku Utara pada umumnya, memiliki nilai ekologis penting sebagai bagian dari “Wilayah Ekologi Wallacea” (Wallacea Eco-region). Wilayah Ekologis (eko-region) Wallacea terkenal secara global, sebagai daerah yang memiliki keragaman hayati yang unik, karena memiliki tingkat endemisme yang tinggi. Selain itu, perairan Teluk Kao sangat potensial dan mempunyai sumberdaya perikanan yang besar sehingga menjadi tumpuan dari berbagai aktivitas masyarakat di sekitarnya.
Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut maka pada makalah ini dibahas tentang sumberdaya perikanan dan permasalahan lingkungan serta upaya pengelolaannya di perairan Teluk Kao.
1.2 Tujuan dan Kegunaan
Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah :
1. Mengidentifikasi sumberdaya alam dan perikanan di perairan Teluk Kao
2. Menganalisis kerusakan-kerusakan lingkungan di Teluk Kao
3. Memberikan rekomendasi pengelolaan Teluk Kao
Hasil penulisan makalah ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah setempat tentang pengelolaan Teluk Kao, sehingga sumberdaya perikanan tetap lestari.
