Small Island Irony in Madura

Sangat disayangkan. Itulah kalimat yang tepat dalam menggambarkan kepedulian segenap stakeholder  lokal (masyarakat, "peneliti" dan pemangku kebijakan) terkait dengan besarnya potensi pulau-pulau kecil, mangrove dan wisata yang ada di Madura, khususnya Kabupaten Sumenep. Betapa tidak, ekosistem pulau kecil dan mangrove  tersebut merupakan sebuah entitas yang merupakan keunggulan kompatif dan kompetitif , tidak hanya di Madura tetapi juga di Jawa Timur. Betapa tidak, data yang diperoleh dari DKP Jawa Timur 2008) menyebutkan pulau-pulau kecil yang ada di Madura sebagai yang terbesar jumlahnya di Jawa Timur (125 pulau kecil). Tidak hanya itu, terdapat 26 jenis mangrove langka berdasarkan red list IUCN ditemukan di Pulau Sepanjang, salah satu pulau kecil di gugus Pulau Sapeken (Suharjono dan Rugayah, 2007). Fakta tersebut hanya sebagian kecil, kenyataan yang menunjukkan betapa penting dan menariknya kedua ekosistem tersebut. Kondisi tersebut sangat ironis, jika dilihat dari kecilnya minat dari stakeholder lokal, untuk memanfaatkan kedua ekosistem tersebut, berupa pengembangan wisata dan lokasi penelitian. Sampai saat ini kajian ilmiah terkait dengan kondisi ekologi, sosial dan ekonomi  kedua ekosistem tersebut  banyak dilakukan oleh ITS, UNAIR dan Univ. Brawijaya. Padahal di Madura sendiri, Univ. Trunojoyo sebagai perguruan tinggi memiliki ahli-ahli (belum pakar) di bidang kelautan. Namun anehnya, kompetensi jurusan ilmu kelautan yang ada di Univ. Trunojoyo tidak mengacu pada keunggulan resources based tersebut, disaat universitas besar lainnya berlomba-lomba untuk mengkaji segenap potensi pulau kecil di Madura.

Framework development for beach management in the British Virgin Islands

Abstract

Development pressures along with a growing tourism industry threaten ecological sustainability and long-term commercial success of beaches and nearby coastal habitats in the British Virgin Islands (BVI). Legislation pertaining to beach management is limited and specific management plans for beaches are non-existent. Using four key components: dimensional analysis, planning, management and monitoring, the foundation in which to formulate a framework for integrated coastal zone management with a focus on beaches is developed. In order to examine and test the viability of this foundation, two different BVI beaches are used as case studies.
@ 2007 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Ecosystem Service Definition (Agus Romadhon)

Sering sekali, terdapat kesalahan dalam mengartikan ecosystem service. Berikut beberapa definisi ecosystem service (jasa ekosistem) yang diacu dari beberapa jurnal dan buku yang membahas tentang ecosystem service

• ecosystem services are; an understanding of the key characteristics or behaviors of these ecosystems and their services; and an understanding of the decision context in which the ecosystem services concept will be used (METHODS Defining and classifying ecosystem services for decision making Brendan Fishera, R. Kerry Turnera, Paul Morling. j.ecolecon.2008.09.014)
• the conditions and processes through which natural ecosystems, and the species that make them up, sustain and fulfill human life (Daily, G.C., 1997. Introduction: what are ecosystem services. In: Daily, G.C. (Ed.), Nature's Services. Island Press, Washington DC, pp. 1–10.)
• the benefits human populations derive, directly or indirectly, from ecosystem functions (Costanza, R., dArge, R., et al., 1997. The value of the world's ecosystem services and natural capital. Nature 387 (6630), 253–260.
• the benefits people obtain from ecosystems (Millennium Ecosystem Assessment. 2005. Washington, DC, Island Press).

Mangrove macrobenthos: Assemblages, services, and linkages

 Abstract

Macrobenthic assemblages are relatively poorly known compared to other components of the mangrove ecosystem. Tropical mangroves support macrobenthic biodiversity resources yet to be properly documented and interpreted. Some methodological challenges, such as the generally high spatial heterogeneity and complexity of the habitat, evidently reduce sampling efficiency and accuracy, while also leaving some microhabitats under-sampled. Macrobenthic assemblage structure seems to be influenced by local environmental conditions, such as hydroperiod, organic matter availability and sediment characteristics. Brachyurans, gastropods and oligochaetes dominate in the sediment, with the former two groups also common on hard surfaces provided by tree trunks, while insects and arachnids inhabit the canopy. Traditionally, studies of mangrove macrobenthos have focused on assemblage structure or the biology of individual species, but more complex inter-specific interactions and the inter-relationship between habitat and the biota are recently being addressed. Brachyuran crabs are the best-studied macrobenthos group, but many
issues about their role in mangrove ecosystem dynamics are still controversial. Despite many species of mangrove macrobenthos being referred to as ‘trophic dead ends’, most serve as important links between recalcitrant mangrove organic matter and estuarine secondary production, through feeding excursion by mobile nekton during the high tide, and macrobenthos-mediated processing and exportation of organic matter. A significant difference in the standing crop biomass of forests between the Indo-west-Pacific (IWP)' and Atlantic-east-Pacific (AEP) mangroves may be related to the difference in species richness of mangrove as well as macrobenthos diversity in the two bioregions. Such differences in assemblage structure may also result in different ecosystem functioning, but the nature of the links is, however, yet to be explored. There is also a strong need for evaluating mangrove macrobenthos assemblages as a component of the connected biotic resources in the land-sea continuum, rather than as an isolated faunal group.

MODEL PENILAIAN EFEKTIVITAS REHABILITASI MANGROVE BERBASIS PREFERENSI BIOTA

ABSTRAK

Penelitian yang akan dilakukan merupakan upaya untuk mengukur tingkat keberhasilan rehabilitasi mangrove dalam memulihkan fungsi ekologis ekosistem mangrove, khususnya terhadap keberadaan biota yang ada. Rehabilitasi mangrove yang sering digunakan sebagai metode untuk memulihkan fungsi ekologis mangrove tidak dapat menjamin kembalinya keseluruhan fungsi ekologis dengan barang dan jasa yang dihasilkan. Metode penilaian yang dilakukan selama ini untuk mengukur tingkat keberhasilan rehabilitasi mangrove hanya terbatas pada penilaian tingkat pertumbuhan dan indeks nilai penting dari ekosisitem mangrove yang telah direhabilitasi tanpa melihat keberlanjutan fungsi ekologis yang akan dipulihkan, meliputi fungsi sebagai feeding ground, spawning ground dan nesting ground bagi sejumlah biota. Untuk mengukur keberlanjutan fungsi ekologis tersebut digunakan pendekatan preferensi biota melalui parameter catch per unit effort (CPUE), kelimpahan biota, keanekaragaman biota dan jumlah fauna yang ditemukan di kawasan mangrove yang telah direhabilitasi. Melalui pendekatan ini diharapkan akan diketahui metode penilaian yang lebih baik terhadap efektivitas rehabilitasi dalam memulihkan fungsi ekologis ekosisitem mangrove

PENGELOLAAN PESISIR TERPADU LANJUTAN

Pengelolaan Pesisir Terpadu Lanjutan (MSP 724)

Kerangka Olsen mengelompokkan hasil-hasil pelaksanaan atau pencapaian pelaksanaan ICM. Pada kerangka tersebut terlihat bahwasanya ICM adalah suatu proses untuk menegosiasikan dan melaksanakan kebijakan publik dan mencapai tujuan-tujuan pembangunan pesisir berkelanjutan.

Tabel 1.  Pencapaian, deskripsi dan Indikator  pelaksanaan ICM dalam kerangka Olsen

Pencapaian	Deskripsi	Indikator
First Order	Komitmen untuk melakukan tindakan sosial dalam merancang perencanaan terhadap perubahan kondisi ekosistem pesisir. Komitmen tersebut berupa : o    Pemberian mandat secara formal dalam penerapan otoritas o    Adopsi rencana pengelolaan o    Jaminan pendanaan o    Keberadaan konstituen pada tingkat lokal dan nasional	1.     Konstituen yang secara aktif mendukung inisiatif ICM. 2.     Mandat resmi pemerintah untuk kewenangan dalam pelaksanaan program ICM yang penting.  3.     Sumber daya, termasuk pendanaan yang berkelanjutan, untuk melaksanakan rencana aksi 4.     Pembangunan rencana aksi dengan kejelasan tujuan. 5.     Kapasitas kelembagaan yang diperlukan untuk melaksanakan rencana aksi.
Second Order	Bukti keberhasilan pelaksanaan program ICM, termasuk bukti dari tindakan kolaboratif antar institusi, tindakan negara-masyarakat sipil kemitraan, dan perubahan perilaku pengguna sumberdaya.	1.     Perubahan perilaku lembaga dan kelompok stakeholder; 2.     Perubahan perilaku yang secara langsung berpengaruh terhadap sumberdaya 3.     Investasi Infrastruktur
Third Order	Tahapan yang menunjukkan kesadaran dalam pemanfaatan sumberdaya sebagai manfaat dari pencapaian pelaksanaan yang berkesinambungan dari perubahan kelembagaan dan perilaku. Hal ini ditunjukkan melalui : o    Adanya beberapa kualitas sosial dan lingkungan mengalami pemeliharaan, pemulihan atau ditingkatkan kondisinya.	1.     Perbaikan terhadap beberapa kualitas ekosistem pesisir.(misal melalui konservasi, menghentikan penangkapan ikan secara berlebihan, pasir pertambangan karang, dan eutrofikasi.   2.     Perbaikan dalam beberapa kualitas masyarakat (misal: kenaikan indeks kualitas hidup, seperti Human Development Index)
Fourth Order	Hasil akhir dalam pelaksanaan 4 tahapan penatakelolaan wilayah pesisir. Dimana pada tahapan ini telah tercapai keseimbangan antara kualitas sosial dan lingkungan.	1.     Keseimbangan dinamis antara kondisi sosial dan lingkungan yang ingin dicapai

Pencapaian ICM Kasus di Indonesia

[1]White et al (2005) menyebutkan terdapat beberapa lokasi pelaksanaan proyek  ICM di Indonesia yang dimulai pada tahun 1984 di Segara Anakan Cilacap. Adapun lokasi pelaksanaan ICM di Indonesia meliputi : 1) The Segara Anakan, Cilacap, Java, projects (SAP) (1984– 1992; 1996– 2004); 2) The Bunaken National Park Management Projects (BNP) (1991 - sekarang); 3) Komodo Island National Marine Park (KINMP) (1995 - sekarang); 4) Proyek Pesisir, Coastal Resource

---

[1] White  AT. Christie P. Agnes HD. Lowry K.  Milne N.  2005. Designing ICM projects for sustainability : Lessons from the Philippines and Indonesia. j.ocecoaman.2005.04.007

DAMPAK FENOMENA EL-NINO DAN LA-NINA TERHADAP KEBERLANJUTAN EKOSISTEM WILAYAH PESISIR

I.  PENDAHULUAN

1.1.  Latar belakang

Indonesia terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Pasifik dan Hindia). Kondisi tersebut sangat mempengaruhi kondisi iklim Indonesia. Sistem cuaca dan iklim Indonesia dipengaruhi oleh kondisi lokal (seperti interaksi antar pulau), regional (seperti sistem monsoon) dan global (seperti El-Nino). Karena letaknya di antara dua samudera, maka terdapat interaksi yang kuat antara atmosfer dan lautan. Interaksi atmosfer-laut terjadi melalui inti-inti kondensasi awan yang diinjeksikan oleh percikan gelombang laut ke udara, dan melalui pelepasan panas laten kondensasi uap air ketika menjadi tetes-tetes awan. Interaksi antara atmosfer dengan lautan merupakan interaksi yang kompleks.

Atmosfer dan laut keduanya beredar dalam tiga dimensi dan saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Interaksi antara atmosfer dan lautan melibatkan hal-hal berikut yang terkait juga dengan terjadinya anomali iklim, seperti : suhu lautan (di permukaan dan di pedalaman), tinggi permukaan laut, sirkulasi dari lautan (arus dan upwelling), suhu atmosfer (permukaan dan lapisan atas, tekanan udara di atmosfer (lapisan atas dan lapisan bawah) dan sirkulasi dari atmosfer (angin, sirkulasi Walter, dan Sirkulasi Hadley) (Chunzai and Fiedler 2006). Berkaitan dengan interaksi antara atmosfer-lautan, paling tidak ada empat faktor penyebab dominan anomali iklim yaitu: (1) anomali suhu muka laut nino 3.4, (2) arah angin, (3) beda tekanan uap air antara Darwin dan Tahiti, (4) Indian Ocean Dipole Mode (IOD). Intensitas, durasi dan frekuensi anomali iklim yang lebih dikenal dengan magnitude anomali iklim sangat dipengaruhi kapan dan seberapa besar dan banyak faktor dominan anomali iklim bekerja di wilayah tersebut. Besaran anomali iklim akan semakin besar apabila keempat faktor dominan bekerja secara simultan di wilayah yang sama pada musim hujan maupun kemarau.

Dampak langsungnya, curah hujan akan sangat tinggi (ekstrim maksimum) atau curah hujan sangat rendah (ekstrim minimum). Menariknya lagi, pengaruh faktor dominan penyebab anomali iklim terhadap suatu wilayah sangat berbeda, sehingga pemetaan pengaruhnya antar wilayah dan antar waktu merupakan pilihan yang harus dilakukan dalam adaptasi dampak anomali iklim. Hasil pemantauan fenomena anomali iklim selama ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat dipengaruhi oleh fenomena La-Nina dan El-Nino (Partridge dan Mansur. 2002).  Berdasarkan hasil pengamatan 10 tahun terakhir intensitas kehadiran El-Nino akan bertambah besar dari 5 tahun satu kali menjadi 2 - 3 tahun satu kali. Sehingga dapat dibayangkan, apabila intensitasnya bertambah, maka dampaknya terhadap keberlangsungan ekosistem pesisir juga bertambah.

1.2  Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa dampak terjadinya fenomena El-Nino dan La-Nina terhadap keberlangsungan ekosistem pesisir dan lautan